Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 - Inspirasi Generasi Milenial Mewujudkan Mimpi

Wednesday, 26 June 2019

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019

 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019

Sobat OW | tercinta...

Setelah pada postingan bebrapa hari yang lalu mengenai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020, kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Zonasi, kali ini admin akan berbagi mengenai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yang memang sebelumnya sudah pernah admin sampaikan akan diundangkan sebagai pengganti dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Sobat OW tercinta, terutama yang berada pada satuan pendidikan, silahkan unduh Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang aturan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang TK, SD, SMP SMA dan SMK sebagai pengganti dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019
Adapun bagian - bagian perubahan pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut dantaranya dilakukan pada ;

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 
    Pasal 16
(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur
sebagai berikut:
a. zonasi;
b. prestasi; dan
c. perpindahan tugas orang tua/wali.
Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
dari daya tampung Sekolah.
(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari
daya tampung Sekolah.
(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling
banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
Sekolah.
(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu)
jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu
zonasi.
(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur
zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang
telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi
di luar zonasi domisili peserta didik.
(7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran
penerimaan peserta didik baru selain yang diatur
dalam Peraturan Menteri ini.


2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi
dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta
didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan
Pemerintah Daerah.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu)
tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat
keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun
warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa
setempat yang menerangkan bahwa peserta didik
yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1
(satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan
domisili.
(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang
memiliki kartu keluarga atau surat keterangan
domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang
sama dengan Sekolah asal.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang
menyelenggarakan layanan inklusif.
(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga
ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti
keikutsertaan Peserta Didik dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.


(3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat
keterangan yang menyatakan bersedia diproses
secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Demikian sedikit gambaran mengenai isi perubahan pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019,baik Sobat OW, langsung saja yang sudah penasaran dengan apa isi dari permendikbud ini, bisa langsung Sobat unduh pada bagian akhir dari postingan ini. 


Terima kasih atas kunjungannya dan dinantikan kunjungan berikutnya....

Semoga bermanfaat...

No comments:
Write komentar