Inspirasi Generasi Milenial Mewujudkan Mimpi

Wednesday, 7 August 2019

Transmigrasi Jadi Rujukan Kebijakan Perpindahan Penduduk Negara Lain

 
Transmigrasi Jadi Rujukan Kebijakan Perpindahan Penduduk Negara Lain

Sobat OW| tercinta....
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, program transmigrasi Indonesia telah menjadi rujukan kebijakan perpindahan penduduk dan pertanahan di negara lain seperti Malaysia. Bahkan, transmigrasi juga menjadi fokus kajian penelitian berbagai negara seperti Jepang, Perancis, dan Amerika Serikat.

"Hingga kini transmigrasi menjadi fokus kajian peneliti dalam dan luar negeri, seperti dari Jepang, Perancis, Amerika Serikat, yang datang mengkaji dokumen kebijakan, peta kawasan, serta mewawancarai transmigran," ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8).


Ia mengungkapkan, program transmigrasi selama ini telah berhasil membentuk 2 provinsi baru, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa definitif baru. Menurutnya, transmigrasi tak hanya berhasil meningkatkan ekonomi para transmigran dan penduduk lokal, namun juga berhasil memajukan wilayah tujuan transmigrasi.

"Saat ini capaian transmigrasi di 619 Kawasan transmigrasi dan 48 Kawasan program Revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta Hektare," ujarnya.

Ia melanjutkan, lahan produktif di kawasan transmigrasi tersebut, mencakup 1.001.070 Hektare sawah, 310.332 Hektare lahan jagung, 1.144.080 perkebunan sawit, dan 429.030 Hektare perkebunan karet.

"Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi ini mencapai Rp 17 triliun per tahun," ungkapnya.

Menurutnya, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah terpenuhi karena dibantu oleh banyak kementerian. Capaian tersebut adalah dengan terbangunnya 140 kawasan transmigrasi sebagai sumber produksi pangan nasional, dan terbentuknya 20 Kawasan Perkotaan Baru.


"Kita juga bekerjasama dengan swasta untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi," ujarnya.

sumber : https://www.kemendesa.go.id/

Demikian Informasi mengenai Transmigrasi Jadi Rujukan Kebijakan Perpindahan Penduduk Negara Lain yang bisa Admin bagikan. Terima kasih atas kunjungannya, dan dinantikan kunjungan berikutnya.

Semoga bermanfaat....

Tuesday, 6 August 2019

Usulan Pendayaan Guru Pensiun Sampai Ada Pengganti

 
Usulan Pendayaan Guru Pensiun Sampai Ada Pengganti

Dimungkinkan adanya kekosongan guru dalam kelas berdasarkan tren guru pensiun dan pengangkatan guru pns, diperlukan kebijakan pemberdayaan sementara guru pensiun sampai dengan adanya pengangkatan guru ASN. (Download Materi Dirjen Kemdikbud)

Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi membahas tentang pengangkatan guru terbagi atas 3 perubahan, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, tiga untuk guru yang akan menerima pensiun, dan untuk bantuan atau untuk guru jumlah sekolah.


Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, Mendikbud mengembalikan kembali imbauan MenPAN-RB, “Tadi Pak MenPAN juga sudah membahas lagi tentang pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,” ujar Mendikbud. Selain itu, Muhadjir Effendy juga menerima kembali agar masa depan guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran. ”Nanti akan segera kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara aku dengan Mendagri. Untuk itu, nanti jika ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Karena guru penerima kan 60 tahun, saya kira jika masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, jadi kita beri kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk menuntaskan masalah guru honorer.

Demikian informasi mengenai Usulan Pendayaan Guru Pensiun Sampai Ada Penggantinya yang bisa Admin bagikan. Terima kasih atas kunjungannya, dan dinantikan kunjungan berikutnya.

Semoga bermanfaat....

Monday, 5 August 2019

63 Kawasan Transmigrasi Jadi Target Pusat Pertumbuhan Baru

 
63 Kawasan Transmigrasi Jadi Target Pusat Pertumbuhan Baru

Sobat OW| tercinta ....
Sebanyak 63 kawasan transmigrasi menjadi target revitalisasi tahun 2020-2024. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengembangangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Nurdin pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Nurdin, revitalisasi kawasan transmigrasi bertujuan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan baru. Sehingga menurutnya, hal terpenting dalam revitalisasi tersebut adalah pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pasca panen.

"63 kawasan transmigrasi di tahun 2020-2024 (revitalisasi) untuk pengembangan ekonominya, agar setiap kawasan dapat menjadi titik-titik pertumbuhan. Cita-citanya itu," ujarnya. 

Nurdin mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018, revitalisasi kawasan transmigrasi tak hanya dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saja, namun akan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Soal infrastruktur misalnya, akan melibatkan Kementerian PUPR.

"Perpres Nomor 50 tahun 2018 substansinya adalah sinergitas. Sehingga anggarannya tidak hanya berpusat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saja," ungkapnya.

Menurutnya, Rapat Koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk mengkoordinasikan isu-isu transmigrasi kepada kementerian/lembaga terkait. Koordinasi tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan mensinergikan program yang sejalan antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung pengembangan transmigrasi.

"Para Menteri sangat respon dengan program yang sejalan dengan target-target kementerian mereka. Misalnya target swasembada pangan dari Kementerian Pertanian, semoga kawasan transmigrasi bisa men-support," ujarnya.

Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tersebut akan digelar selama tiga hari, yakni tanggal 31Juli hingga 2 Agustus tahun 2019. Rapat Koordinasi melibatkan 500 peserta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait serta perwakilan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Rencananya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla akan hadir pada rapat koordinasi ini pada Kamis (1/8).

sumber https://www.kemendesa.go.id

Demikian informasi mengenai Kawasan Transmigrasi Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru yang bisa Admin bagikan. Terima kasih atas kunjungannya dan dinantikan kunjungan berikutnya.

Semoga bermanfaat....

Sunday, 4 August 2019

Usulan Rekrutmen Guru Hingga 2024

 
Usulan Rekrutmen Guru Hingga 2024

Sobat OW| tercinta....
Usulan rekrutmen guru sampai 2024 untuk memastikan sekolah memiliki guru yang cukup dan bermutu. Detail strategi untuk kecukupan guru disekolah negeri dengan cara meyakinkan adanya guru honorer berkualitas untuk mengisi kekurangan, guru honorer kemudian dikonversikan menjadi ASN secara bertahap, melakukan perekrutan ASN untuk menggantikan guru pensiun dan mengisi perkembangan layanan untuk tambahan akses.(Download Materi Kemdikbud)


Dikutip dari gtk.kemdikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, yang membahas soal-soal yang berhubungan dengan guru, guru honorer, yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (30/7/2019), di Hotel Bidakara, Jakarta. Rapat koordinasi ini selain dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri PAN-RB Syafruddin, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta diikuti 542 orang yang hadir di seluruh Indonesia.


Berikut dua agenda yang dibahas dalam rapat kordinasi tersebut, yaitu, pertama mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, dan kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019. Dalam rakor ini, masing-masing kementerian memberikan penjelasan, yaitu, manajemen kebijakan ASN oleh Menteri PAN- BPR, Reformasi pendidikan berbasis zonasi oleh Mendikbud, dan Penguatan sinergi antar SKPD dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh Mendagri. Selain itu, perencanaan kebijakan dan pengadaan ASN tahun 2019 oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, kebijakan tata kelola pendidikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, Kebijakan pengembangan SDM dalam peningkatan dukungan pendidikan oleh Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, dan hasil pencarian bantuan CPNS 2018 oleh Kepala BKN.

Pengadaan Guru PNS

Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi membahas tentang pengangkatan guru terbagi atas 3 perubahan, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, tiga untuk guru yang akan menerima pensiun, dan untuk bantuan atau untuk guru jumlah sekolah.


Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, Mendikbud mengembalikan kembali imbauan MenPAN-RB, “Tadi Pak MenPAN juga sudah membahas lagi tentang pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,” ujar Mendikbud. Selain itu, Muhadjir Effendy juga menerima kembali agar masa depan guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran. ”Nanti akan segera kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara aku dengan Mendagri. Untuk itu, nanti jika ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Karena guru penerima kan 60 tahun, saya kira jika masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, jadi kita beri kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk menuntaskan masalah guru honorer.

Demikian informasi mengenai Usulan Rekrutmen Guru Hingga Tahun 2024 yang bisa Admin sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya dan dinantikan kunjungan berikutnya.

Semoga bemanfaat....

Saturday, 3 August 2019

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

 
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

Sobat OW| tercinta...
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau para calon guru inti untuk turut serta bekerja keras membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini, lanjut Menteri Muhadjir, dilakukan dengan cara proaktif melaksanakan tugas di masing-masing zona layanan pendidikan tempat guru inti bertugas. Demikian disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy saat membuka Pembekalan Calon Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Jumat (26/7/2019), di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan pembekalan ini berlangsung pada tanggal 26 Juli s.d. 2 Agustus 2019.


"Guru adalah ujung tombak untuk membenahi layanan pendidikan di masing-masing zona," ujar Muhadjir Effendy. Sehingga, lanjutnya, definisi keberhasilan guru haruslah diubah, yaitu dapat mendidik dan mengantarkan seluruh siswa menjadi berprestasi, tanpa diskriminasi. "Guru yang hebat itu bisa mengantar semuanya menjadi pintar, dan sekolah favorit itu bisa mengantar seluruh siswa menjadi pintar," ujarnya. Menteri Muhadjir berharap para guru dapat lebih meningkatkan kontribusinya untuk mendukung pembangunan SDM Indonesia guna menyongsong bonus demografi. "Pembangunan SDM menjadi fokus perhatian dari Pemerintah, para guru supaya bekerja keras, tidak bisa lagi bermain-main dengan tunjangan profesi, terima tunjangan tapi tetap malas," ujarnya.

Peserta kegiatan Pembekalan Calon Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi yang diselenggarakan di Surabaya berasal dari 43 kota/kabupaten dari 17 Provinsi di Indonesia, meliputi Aceh, Banten, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan peran guru inti, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pada kelompok kerja di zonasinya.


Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, menjelaskan mengenai adanya perubahan skema pelatihan kompetensi guru. “Pelatihan sebelumnya, dilatih di pusat, tapi mulai 2019, dikaitkan dengan penguatan kompetensi pembelajaran, menjadi pelatihan berbasis zonasi dengan melatih para guru inti menjadi fasilitator yang baik, mencakup dari sekolah dasar hingga sekolah menengah,” ujar Supriano. Ditambahkan Supriano, Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) akan memaksimalkan peran guru inti, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di kelompok kerja di zonanya masing-masing. Peningkatan kompetensi ini berbiaya murah karena berbasis zonasi. Guru tidak perlu meninggalkan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di kelas, melaksanakan peer teaching pada kegiatan kelompok kerja, serta peer learning sesama guru dalam zonasinya. Selain itu, kerjasama antara guru secara berkomunitas _(community learning), serta kepala sekolah dan pengawas sekolah saling bertukar pengalaman. Pelatihan dilakukan berdasarkan pendekatan masalah yang berawal dari refleksi diri dan analisis hasil UN/USBN serta ujian sekolah. Implementasi program PKP akan berpusat pada kegiatan di zonasi, di mana guru akan melakukan peningkatan kompetensi di zonanya masing-masing, guru tidak lagi dikumpulkan di kabupaten/kota dalam waktu tertentu dan meninggalkan kelas.

Supriano berharap para guru inti yang telah dilatih dapat menjadi pelaku perubahan layanan pendidikan di zona masing-masing pada Tahun Ajaran 2019/2020. “Diharapkan guru inti mulai Tahun Ajaran 2019/2020 ini bisa menjadi pelaku peran perubahan di tingkat zonasi,” ujarnya.


Menteri Muhadjir menegaskan, perubahan skema pelatihan bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah layanan pendidikan di tiap daerah. “Tidak boleh lagi ada pelatihan di pusat, berbulan-bulan tapi tidak ada hasilnya. Dari pusat akan turun, super klinis, menyelesaikan masalah apa dan diselesaikan disitu", ujar Muhadjir. Pelatihan, lanjutnya, akan memfokuskan pada permasalahan layanan pendidikan, dan menggunakan Ujian Nasional sebagai identifikasi sumber permasalahan. “Sumbernya Ujian Nasional karena itu capaian riil dari anaknya (siswa), tidak ada lagi sontek, itu hasil kerja anak kita,” tegas Menteri Muhadjir.

Sebelumnya, pembekalan guru inti telah dilaksanakan di empat lokasi, meliputi Surabaya-1, Bali-1, Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan pembekalan akan berlangsung di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Makassar, dan Bali-2. Peserta atau guru inti yang telah mendapatkan pembekalan berjumlah 750 orang, terdiri dari 90 guru kelas Sekolah Dasar dan guru mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia, 118 guru mapel bahasa Inggris, 111 peserta dari mapel Matematika, 114 peserta dari mapel Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 88 peserta dari mapel Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan 89 peserta dari mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

sumber https://www.kemdikbud.go.id

Berikut Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, Buku Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Buku Penilaian Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, dan Buku pegangan Narasumber Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, yang semuanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia

Untuk lebih lengkapnya, silahkan Sobat OW bisa unduh buku pegangan diatas pada link berikut :

Demikian informasi mengenai Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi yang bisa Admin bagikan. Terima kasih atas kunjungannya, dan dinantikan kunjungan berikutnya.

Semoga bermanfaat....

Friday, 2 August 2019

Gaji Guru Honorer Dinaikkan 125 Persen Oleh Gubernur

 
Gaji Guru Honorer Dinaikkan 125 Persen Oleh Gubernur


Sobat OW | tercinta....

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD telah mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara tahun 2018 – 2023 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menaikkan gaji guru honorer dalam RPJMD dari Rp40.000 per jam menjadi Rp90.000. Hal tersebut lebih tinggi dari usulan DPRD Sumatera Utara yakni Rp60.000 per jam.

“Itu sudah saya hitung, makanya saya berani menetapkan angka itu, bahkan saya mau kalau bisa Rp100.000 per jam,” kata Edy Rahmayadi saat membacakan hasil penetapan sidang paripurna DPRD Sumatera Utara mengenai RPJMD, di Gedung DPRD Sumut.


Edy menjelaskan, meski hanya dapat menetapkan di angka Rp90.000, dia berharap para guru honorer dapat mensyukurinya. Sebab selama ini para guru honorer hanya menerima upah Rp40.000 per jam.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan, Gubernur Edy menetapkan 10,5 tahun rata-rata lama sekolah yang mendapat bantuan subsidi. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran yang ada.
“Apabila mengacu pada perintah undang-undang harusnya sampai 12 tahun, tapi saat ini uang kita belum cukup. Kalau dihitung-hitung bisa Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun untuk kita mensubsidi sekolah,” jelasnya.

Dalam pidatonya, Edy Rahmayadi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Sumatera Utara. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni dengan memberlakukan sistem” “guru terbang”.



“Nanti yang PNS atau honorer kita bikin sistem mengajar ke daerah-daerah tertinggal, supaya terpenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sana. Imbalannya apa? Pemprov akan berikan tambahan insentif

Sumber : indonesiainside.id

Itu kabar gembira untuk kawan-kawan yang bertugas di Provinsi Sumatera Utara ya... Lantas bagaimana kabar honorer di wilayah lainnya ? Mari kita berdo'a bersama semoga saja kenaikan gaji honorer Provinsi Sumatera Utara tadi bisa mendorong wilayah lain untuk mengikuti jejaknya.. Semoga...

Demikian informasi mengenai Gubernur Naikkan Gaji Guru Honorer Naik 125 Persen yang bisa Admin bagikan. Terima kasih atas kunjungannya, dan dinantikan kunjungan berikutnya.

Semoga bermanfaat....